PERANAN
POLITIK TERHADAP GEOGRAFI
Tidak dapat
disangkal bahwa peranan politik terhadap geografi sangat besar. Dalam
pendahuluan disampaikan bagaimana geografi sebagai ilmu kedudukannya semakin
terancam dan terpinggirkan karena keputusan politik. Demikian pula dalam
praktek bernegara peranan politik seperti kebijakan atau keputusan politik yang
diambil mempengaruhi geografi (dalam arti kondisi geografi suatu wilayah).
peranan politik akan dibahas pada 4 topik saja yaitu :
A. Lingkungan
B. Kependudukan
C. Bencana Alam
D. Pertahanan Keamanan
A. Lingkungan
Betapa pentingnya lingkungan dalam
kehidupan manusia tidak perlu diperdebatkan. Baik lingkungan alam maupun
lingkungan budaya. Lingkungan alam berupa tanah, air, udara dan hayati sungguh
menentukan hidup manusia. Ketersediaan lingkungan alam akan membatasi kehidupan
manusia. Demikian pula lingkungan budaya berupa kehidupan ekonomi,social dan
politik juga berpengaruh pada aktivitas manusia. Akan tetapi aktivitas manusia
ternyata juga cukup besar peranannya dalam mengubah lingkungan. Apalagi
aktivitas politik manusia yang dengan kesadaran tinggi mengambil
keputusan-keputusan politik peranannya pada lingkungan. Contohnya Keputusan
politik di awal orde baru tahun 1970 an yang mencanangkan Panca Usaha Tani
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan telah berdampak kerusakan lingkungan,
khususnya tanah, yang cukup besar dirasakan akibatnya hingga kini. Kebijakan
menggunakan pupuk kimia telah menyebabkan tanah rusak, kandungan mikroorganisme
mati, dan susah diolah dan kesuburannya semakin rendah. Ketergantungan tanah
terhadap pupuk kimia (buatan) sangat besar. Kebijakan politik pertanian untuk
menggunakan pestisida, herbisida dan fungisida dalam memberantas hama telah
menyebabkan musnahnya berbagai serangga yang berguna untuk tumbuhan dan matinya
mahluk-mahluk mikro organisme penyubur tanah. Zat-zat kimia pemberantas hama
turut andil dalam kerusakan lingkungan tanah. Harus ada keputusan politik
pemerintah untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan kebijakan menggunakan
pupuk kandang dan pemberantas hama alamiah. Hal itu tentu tidak mudah, karena
pabrikan bahan-bahan kimia penghasil pupuk dan pemberantas hama akan terus
berusaha menggunakan segala cara, juga melalui jalur politik, dengan
mempengaruhi pengambil keputusan untuk tetap melestarikan penggunaan pupuk
kimia. Disinilah pertarungan politik antara mereka yang pro lingkungan dan pro
ekonomi bebas beradu kuat, sementara rakyat menunggu dengan cemas. Kaum
cendekiawan seharusnya mengambil peran untuk mempengaruhi keputusan politik
agar pro lingkungan, bukan demi diri sendiri, tetapi demi anak cucu generasi
masa depan. Mereka dapat membuat kajian ilmiah yang meyakinkan bahwa kerusakan
lingkungan tanah akan mengancam kelangsungan hidup keturunannya.
B. Kependudukan
Kebijakan politik orde baru dengan
program keluarga berencana telah berhasil menurunkan angka kelahiran yang pada
akhirnya menurunkan angka pertambahan penduduk. Angka pertambahan penduduk
turun mulai dari 2,34% (1960-1970), 1,95% (1970-1980), 1,60% (1980 -1990) ,
1,4% (1990 – 2000). Keputusan politik pemerintah berupa pendirian Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang mempunyai anggaran besar
dan tenaga sukarela berupa kader-kader KB sampai di tingkat desa telah berhasil
menurunkan angka kalahiran. Semboyan dua anak cukup termuat dalam setiap gang
masuk kampong dan tugu-tugu kota, sehingga setiap warga membaca, memahami dan
melaksanakannya. Pemerintah memberi fasilitas pembagian kondom gratis,
vasektomi dan tubektomi gratis, bahkan protes kaum ulama diabaikan, karena
pemerintah merasa kuat dalam melaksanakan keputusan politiknya. Hampir semua
departemen melaksanakan program KB, meskipun hanya penyuluhan. Organisasi
Dharma Wanita (istri pegawai negeri) dan PKK menjadi ujung tombak program KB.
Hasilnya luar biasa, masyarakat sekarang malu kalau punya anak lebih dari dua.
C. Bencana Alam
Politik memang tidak dapat secara
langsung mempengaruhi bencana alam. Akan tetapi akibat keputusan politik
bencana alam dapat terjadi. Seperti banjir : bencana ini terjadi karena air
hujan tidak dapat ditahan oleh tumbuhan yang ditebangi secara massal akibat
politik emas hijau. Keputusan politik mengizinkan penambangan batu kapur banyak
menimbulkan bencana longsor di Jawa Barat. Politik lebih tepat mempunyai
peranan dalam mitigasi bencana (mengurangi resiko korban akibat bencana alam).
Masih terngiang ketika pemerintah belum mempunyai kebijakan politik dalam
menangani bencana alam, tsunami Aceh tahun 2004 telah menelan korban jiwa
kurang lebih 200.000 jiwa dan gempa bumi di Bantul menewaskan 6000 jiwa dalam
waktu 55 detik. Sejak tahun 2006 pemerintah secara serius mengatasi bencana
alam dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dan
Badan-badan serupa di propinsi dan kabupaten /kota. Keputusan politik inilah
yang cukup strategis mengingat Negara Indonesia rentan terhadap bencana alam :
gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung api, longsor dan angin puting beliung. Kerugian akibat bencana
alam luar biasa, baik kerugian harta bencana maupun kerugian jiwa manusia yang
tak dapat dihitung secara materi. Sudah tepat kebijakan pemerintah dalam
menangani bencana. Diharapkan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten /kota)
segera menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang mendukung upaya
penanggulangan bencana alam. Seperti Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mengeluarkan peraturan tentang zona bahaya Gunung Merapi dengan
menetapkan jarak 5 km dari puncak Merapi sebagai zona bebas penduduk dan usaha,
artinya wilayah yang tidak boleh dihuni ataupun dijadikan tempat usaha. Zona II
antara 5 km – 10 km sebagai daerah bahaya II yaitu penduduk tidak boleh
menghuni tetapi diperbolehkan berusaha. Zona III antara 10 km – 15 km penduduk
boleh menghuni dan berusaha tetapi setiap waktu siap untuk diungsikan bila
Merapi menunjukkan tanda-tanda erupsi. Zona IV adalah wilayah lebih dari 15km
sebagai daerah bebas bencana Merapi. Disamping itu Badan Meteorologi dan
Geofisika membuat tanda-tanda bahaya yang harus dimengerti oleh penduduk
sekitar Merapi. Berdasarkan jumlah gempa tremor, kepulan asap yang muncul, suhu
udara dan titik api di puncak Merapi BMG mengklasifikasi kondisi bahaya Merapi
menjadi Siaga, Awas dan Bahaya Merapi.
D Ketahanan
Keamanan
Secara sederhana dalam
teori politik ada yang berbasis kekuatan
darat, kekuatan laut dan kekuatan udara. Pada saat suatu pemerintah memilih
kekuatan darat sebagai basis pertahanan dan keamanan, maka poltik pertahanan
dan keamanan akan cenderung memperkuat angkatan darat dan peralatannya jauh
melebihi kekuatan angkatan laut dan angkatan udara. Contoh Indonesia, meskipun
kenyataannya luas laut melebihi luas daratan, lebih tepat Indonesia itu Negara
maritime, tetapi karena pemimpinnya sebagian besar angkatan darat maka pembangunan
pertahanan dan keamanannya bertitik tolak pada kekuatan darat. Sebagai
akibatnya penerimaan personil angkatan darat jauh lebih besar dari pada
angkatan lainnya. Pembelian tank, senjata-senjata serbu, dan berbagai peralatan
perang lainnya biayanya lebih banyak. Sampai angkatan darat mendirikan pabrik
senjata sendiri yang bernama PINDAD (Perusahaan Industri Angkatan Darat).
Berbeda dengan Amerika Serikat yang mengutamakan angkatan Laut dan Angkatan
Udara, sehingga teknologi pertahanan keamanan mencapai taraf yang sangat maju.
Mereka telah mempunyai Kapal-kapal Induk yang sangat besar, tempat parkirnya
ratusan pesawat tempur dan arsenal penembak peluru-peluru kendali jarak jauh.
Sehingga dalam Perang di Irak – Kuwait , Amerika Serikat menggempur wilayah Irak
dari kapal-kapal induknya tanpa dapat dibalas, karena kapal induknya berjarak
ratusan km dari sasaran tembak di daratan. Demikian pula NATO sewaktu
menggempur Libya, cukup mengirimkan pesawat terbang tanpa awak yang secara
tepat menghantam kota-kota di Libya. Pemimpin Libya Moamer Khadafi yang begitu
tangguh akhirnya tumbang oleh serangan-serangan jarak jauh. Hampir tidak ada
korban dari pasukan NATO. Seharusnya Indonesia sebagai Negara maritime mulai
mempertimbangkan perubahan politik pertahanan dan keamanannya dari kekuatan
darat ke kekuatan laut dan udara. Panjang Indonesia yang mencapai 5000 km,
begitu luas wilayahnya (70% berupa laut), memerlu kan kekuatan angkatan laut
dan agkatan udara yang handal untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Indonesia.
OPM merupakan organisasi papua merdeka yang dibentuk oleh warga Papua karena
ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan pusat. Mereka ingin memisahkan diri
dengan NKRI karena mereka merasa bukan satu rumpun dengan masyarakat Indonesia
sebagian besar, banyak terjadi diskriminasi,
Selain karena hal hal tersebut diatas, adanya
organisasi- organisasi kedaerahan yang memberontak juga disebabkan karena
adanya kepentingan organisasi lain yang sengaja mengambil keuntungan dari
adanya konflik tersebut.
No comments:
Post a Comment